korupsi bansos

Begini Nasib Bansos Covid-19 Setelah Dikorupsikan Juliari Batubara Cs di 2021

Pemerintah memastikan tetap akan menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat terdampak Covid-19 pada tahun 2021. Program tak terganggu oleh kasus hukum yang menjerat Juliari P Batubara.

Juliari P Batubara menjadi tersangka dan ditahan atas dugaan kasus korupsi bansos COVID-19 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kondisi itu sempat membuat masyarakat khawatir akan Bantuan Sosial Tunai (BST).

Pelaksana tugas (Plt) Menteri Sosial (Mensos), Muhadjir Effendy menegaskan pemerintah tetap akan menyalurkan bantuan tersebut.

BST kepada masyarakat terdampak Covid-19 pada tahun 2021 akan tetap berlangsung seperti biasanya.

Khusus untuk wilayah Jabodetabek BST, teknisnya masih berkooriadsi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Teknisnya masih harus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” jelas Muhadjir di Gedung Kementerian Sosial, Senin 14 Desember 2020. Dikutip Potensibisnis.com dari PMJ News.

Sedangkan untuk bansos di luar Jabodetabek, berupa bansos reguler dan jaring pengaman sosial Covid-19, Muhadjir mengatakan tetap dilakukan seperti biasanya.

Kartu sembako atau bantuan pangan nontunai (BPNT) jumlahnya mencapai 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Selanjutnya untuk program keluarga harapan (PKH), yakni 10 juta KPM, sedangkan BST khusus penanganan Covid-19 Kemensos akan menyalurkan untuk 10 juta KPM.

Baca Juga :   Seorang Pria Marah pada Blogger yang Bikin Kedai Makannya Viral & Laris Manis

Selain bantuan-bantuan tersebut, pemerintah juga akan menambah bantuan yang bersumber dari dana desa atau BLT Desa sekitar 7,8 juta KPM.

“Jadi itu yang tetap disalurkan. Kemudian untuk satuan berapa jumlah per bulan dan KPM untuk sementara Rp200 ribu, tetapi kemungkinan akan dinaikkan jadi Rp300 ribu,” ujarnya.

Muhadjir memahami terkait penyaluran BST tidak semua calon penerima bantuan memiliki akun.

Oleh karena itu, Kemensos membuka opsi untuk mengantarkan langsung kepada penerima melalui jasa PT POS.

Selain itu Muhadjir mengatakan Kemensos juga akan memastikan bantuan tersebut betul-betul tepat sasaran.

Artinya, uang yang diberikan kepada orang yang membutuhkan dan digunakan untuk kepentingan yang memang diperlukan.

Muhadjir sangat sadar bahwa salah satu kelemahan dari BST ialah pemerintah tidak bisa mengontrol penggunaan bantuan setelah diberikan.

Dikhawatirkan uang itu digunakan untuk membeli hal-hal yang tidaklah penting, seperti rokok dan sebagainya.

Sampai saat ini Muhadjir mengatakan Kemensos masih memikirkan bagaimana cara atau langkah yang tepat agar bansos tersebut digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan pokok.

Baca Juga :   Tahun 2020 Tren Tanaman Janda Bolong, Kini Viral Tanaman Duda Korengan & Rondo Meteng

“Berdasarkan survei, uang itu digunakan untuk beli kebutuhan pokok dan nomor tiga untuk beli rokok,” katanya.

Diketahui sebelumnya Mensos non aktif Juliari P Batubara telah menerima suap senilai Rp.17 miliar dari “fee” pengadaan bantuan sosial sembako untuk masyarakat terdampak COVID-19 di Jabodetabek.

“Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima ‘fee’ Rp12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh MJS (Matheus Joko Santoso) kepada JPB (Juliari Peter Batubara) melalui AW (Adi Wahyono) dengan nilai sekitar Rp8,2 miliar,” kata Ketua KPK Firli Bahuri saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Minggu dini hari.

Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh Eko dan Shelvy N selaku orang kepercayaan Juliari untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi Juliari.

“Untuk periode kedua pelaksanaan paket Bansos sembako, terkumpul uang ‘fee’ dari bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sejumlah sekitar Rp8,8 miliar yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan JPB,” kata Firli.***

Sumber : https://potensibisnis.pikiran-rakyat.com/